HUKUM INVESTASI SAHAM DAN MENGELUARKAN ZAKATNYA

Oleh :

Kardita Kintabuwana Lc.

Dewan Syariah Rumah Zakat Indonesia

Sobat Zakat yang dirahmati Allah SWT,

Para ulama sepakat bahwa hukum menginvestasikan harta melalui pembelian/pemilikan saham (sejauh bidang usaha perusahaan yang menerbitkan saham tersebut adalah halal) adalah sah secara syar\’i. Hal ini sesuai dengan hasil pertemuan ulama internasional pada Muktamar ke-7 Majma\’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah yang menjadi dasar fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli saham.

Sesuai dengan fatwa MUI, transaksi saham dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi yang dilarang (tidak mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman), emiten (perusahaan penerbit saham) menjalankan usaha dengan kriteria syariah serta transaksi dilakukan dengan harga pasar wajar. Penentuan harga saham yang wajar adalah harus mencerminkan nilai underlying asset (aset yang menjadi jaminan) perusahaan emiten, dan tidak semata-mata hanya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.

Hasil dari keuntungan investasi saham ini wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama pada  Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404.) Namun para ulama berbeda tentang kewajiban pengeluaran zakatnya.

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Syeikh Abdurrahman Isa dalam kitabnya \”al-Mu\’amalah al-Haditsah wa Ahkmuha\” mengatakan bahwa yang harus diperhatikan  sebelum pengeluaran zakat adalah status perusahaannya, di mana:

  • If the company operates only in the service sector, for example travel agencies, advertising agencies, transportation service companies (land, sea, air), hotel companies, then its shares are not obliged to be zoned. This is because the shares are located in tools, equipment, buildings, facilities and other infrastructure. However, the profits earned are put into the assets of the owners of these shares, then the zakat is issued along with other assets when they reach the haul and nishab (a certain period and amount).
  • If the company is a pure trading company that carries out commodity buying and selling transactions without processing, such as companies selling industrial products, domestic trading companies, export-import companies, and others, then the company's shares must be issued zakat. in addition to zakat on the profits earned. The trick is to recalculate the total number of shares then deduct the price of tools, goods or other inventory. The amount of zakat is 2.5 percent and can be issued at the end of each year.
  • Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang industri dan perdagangan sekaligus, artinya melakukan pengolahan suatu komoditi dan kemudian menjual kembali hasil produksinya, seperti perusahaan Minyak dan Gas (MIGAS), perusahaan pengolahan mebel, marmer dan sebagainya, maka sahamnya wajib dizakatkan dengan mekanisme yang sama dengan perusahaan kategori kedua.

 

Pendapat kedua adalah pendapat Abu Zahrah. Menurutnya, saham wajib dizakatkan tanpa melihat status perusahaannya karena saham adalah harta yang beredar dan dapat diperjual-belikan, dan pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Ini termasuk kategori komoditi perdagangan dengan besaran zakat 2,5 persen dari harga pasarnya. Caranya adalah setiap akhir tahun, yang bersangkutan melakukan penghitungan harga saham pada harga pasar, lalu menggabungkannya dengan dividen (keuntungan) yang diperoleh. Jika besarnya harga saham dan keuntungannya tersebut mencapai nishab maka saham tersebut wajib dizakatkan.

Yusuf Qaradawi sendiri mempunyai pendapat yang agak berbeda dengan kedua pendapat di atas. Beliau mengatakan jika saham perusahaan berupa barang atau alat seperti mesin produksi, gedung, alat transportasi dan lain-lain, maka saham perusahaan tersebut tidak dikenai zakat. Zakat hanya dikenakan pada hasil bersih atau keuntungan yang diperoleh perusahaan, dengan kadar zakat 10 persen. Hukum ini juga berlaku untuk aset perusahaan yang dimiliki oleh individu/perorangan. Lain halnya kalau saham perusahaan berupa komoditi yang diperdagangkan (tercatat di bursa saham), zakat dapat dikenakan pada saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan urudh tijarah (komoditi perdagangan). Besarnya kadar zakat adalah 2,5 persen.

Hal ini juga berlaku untuk aset serupa (surat-surat berharga lainnya) yang dimiliki oleh perorangan. Pendapat yang terakhir ini, sebagaimana disampaikan Yusuf Qaradawi nampaknya lebih mudah dalam aplikasinya.  Zakat saham hanya diwajibkan pada saham yang berupa komoditi perdagangan dengan kadar zakat 2,5 persen. Untuk saham yang berupa alat-alat atau barang, zakatnya adalah pada keuntungan yang diperoleh dan bukan pada nilai saham itu sendiri. Kadar zakatnya 10 persen, dianalogikan dengan zakat hasil pertanian dan perkebunan.

 

Tags:
Donation Confirmation
en_USEnglish
id_IDBahasa Indonesia en_USEnglish