ZAKAT MEMUDAHKAN PAJAK

Dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara, pertama adalah zakat yang wajib bagi setiap muslim yang mampu, dan yang kedua adalah pajak yang wajib bagi setiap warga negara. Meskipun demikian, kewajiban zakat dan kewajiban pajak memiliki dua porsi masing-masing. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah subhanahu wa ta’ala baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri atau pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya. Lalu bagaimana bisa zakat memudahkan pajak?

Menurut Ibrahim Hosen (1990), pajak adalah aturan atau sistem yang dapat dibenarkan oleh Islam. Telah hadir sebelum masa Kenabian Rasulullah Muhammad SAW, sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejarah umat manusia. Setelah masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW, sistem pajak yang ternyata banyak manfaat dan maslahatnya ini eksistensinya diakui, dibenarkan dan disempurnakan. Tidak dapat dijadikan dalil bahwa apabila zakat telah dibayar maka pajak menjadi gugur. Warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam berkewajiban mengeluarkan zakat sebagai realisasi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan juga kepada Ulil Amri (pemerintah), serta Islam pun memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengelola zakat dan pajak.

Umumnya masyarakat enggan untuk melakukan kedua kewajiban ini karena merasa terbebani. Persoalannya, mampukah  zakat bersinergi dan beintegrasi dengan pajak dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat?

Sinergi Zakat dan Pajak

Sebagai bentuk sinergi antara zakat dan pajak, saat ini zakat sudah masuk dalam Undang-Undang Pajak Pengghasilan (PPh) sebagai bagian dari fasilitas bagi wajib pajak untuk mengurangkan pembayaran zakatnya ke dalam perhitungan pajak penghasilan terutangnya. Sinergi ini yang sedang diupayakan pemerintah.

Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati, dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) 2017 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Menurutnya, ekonomi berbasis islami dan keuangan syariah, dengan konsep yang khas, telah berkontribusi dan akan terus mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Apalagi, ekonomi berbasis islam berdiri di atas seperangkat tujuan komprehensif yang telah dirumuskan oleh para ulama islam sebagai tujuan syariah, yaitu perlindungan agama, perlindungan hidup, perlindungan intelek, perlindungan keturunan, dan perlindungan kekayaan atau harta benda.

Disela-sela keynote speech nya, Menkeu Sri Mulyani menegaskan masih ada sekelompok orang yang mengerti zakat hanya sebagai kewajiban tahunan yang dibayar pada akhir Ramadan, yakni zakat fitrah. Padahal, ada jenis zakat yang jarang dipenuhi atau dibayar seperti zakat maal atau zakat harta. Menurutnya, belum taatnya pembayaran zakat maal dimungkinkan karena pemahaman tradisional bahwa objek zakat maal hanya terpatok pada emas, perak, pertanian, peternakan, dan pertambangan saja.

“Pemahaman ini tidak sepenuhnya salah karena kebanyakan harta benda pada saat itu berada dalam bentuk itu. Tapi saat ini harta atau kekayaan bisa dalam bentuk yang jauh berbeda seperti saham, sukuk, dan upah atau gaji. Jika kita mengikuti definisi kekayaan klasik, mungkin banyak yang bukan termasuk objek zakat,” tegasnya.

Menurut Muhammad Farid, ada dua argumentasi dasar yang memperkuat pandangan tersebut. Pertama, dari perspektif keuangan negara. Ketika ada sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka ada sejumlah manfaat yang didapat, yaitu perluasan basis muzaki dan wajib pajak serta membantu meringankan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam hal anggaran pemberantasan kemiskinan. Kedua, dari perspektif distribusi ekonomi, zakat dapat menjadi alat distribusi ekonomi yang efektif. Zakat menjadi medium distrubusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin sehingga economic growth with equity yang selama ini didengung-dengungkan dapat terwujud dengan baik.

Sumber: Dakwatuna.com

Tags :
Konfirmasi Donasi