ZAKAT PROFESI

Assalamualaikum wrwb

Kami adalah sebuah lembaga BAZIS di salah satu perusahaan. Rencananya kami akan melakukan pemotongan zakat profesi seluruh karyawan muslim dengan cara melalui pemotongan gaji langsung (payroll sistem). yang menjadi pertanyaan: Ketika menghitung zakat profesi, kami mempergunakan perhitungan pendapatan gaji sebulan dikurangi kebutuhan hidup pokok kemudian dikali 2,5%. dikarenakan kami tidak mengetahui tingkat kebutuhan pokok masing2 karyawan, maka kami berencana menggunkana angka upah minimum propinsi sebagai dasar perhitungan kebutuhan hidup pokok. Bagaiman Ustadz, apakah hal tersebut dibenarkan secara syariah ?

terimakasih,

Lutfi, Jakarta

Jawaban:

Sobat Lutfi yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemotongan zakat profesi karyawan muslim dengan cara melalui pemotongan gaji langsung (payroll system) sehingga tidak bertentangan dengan syariah:

1.    Pemotongan gaji harus melalui persetujuan langsung dari setiap karyawan atau kesepakatan bersama, karena pada hakekatnya zakat profesi merupakan kewajiban individu karyawan, sedangkan  perusahaan melalui perantaraan BAZIS hanya membantu memfasilitasi keinginan karyawan membayar zakat dan memberikan kemudahan dalam hal itu.

2.    Pemotongan hanya dilakukan bagi karyawan yang gajinya perbulan sudah mencapai nishab zakat yaitu setara dengan nilai 520 kg beras.

3.    Memang idealnya apabila sudah ada kesepakatan bersama perhitungan zakat profesi diambil dari penghasilan kotor (bruto) dikalikan 2,5% dalam rangka kehati-hatian sebagaimana pendapat Prof. DR. Yusuf Al-Qardhawi (hal ini pun lebih mudah bagi lembaga BAZIS untuk melakukannya), namun kalau hal itu dirasa memberatkan bagi para karyawan maka boleh dikeluarkan setelah dikurangi kebutuhan hidup pokok karyawan perbulannya. Memang sebisa mungkin untuk bisa mendata kebutuhan pokok setiap karyawan setiap bulannya, tapi saya rasa prakteknya di lapangan sangatlah sulit, mengingat kebutuhan hidup selalu berubah-ubah. Jadi jalan terakhir dengan menjadikan angka upah minimum propinsi sebagai dasar perhitungan kebutuhan hidup pokok bisa menjadi alternatif terakhir yang bisa dilakukan.

Mudah-mudahan penjelasannya bisa bermanfaat. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

 

Tags :
Konfirmasi Donasi