ZAKAT, REALITA KESEJAHTERAAN UMAT (1)

(Menimba Pengalaman dari Negeri Sudan)
Oleh: H. Gozali J. Sudirjo, Lc

Mahasiswa pascasarjana High Institute of Zakat Sciences di Khartoum-Sudan.

Menyoal polling yang diadakan situs resmi Rumah Zakat Indonesia perihal perlukah Kementrian Zakat dan Wakaf demi optimalisasi zakat dan wakaf di Indonesia? Saya melihat, sangat perlu. Hal ini berdasar landasan syar’i, “Khudz min amwaalihim” (QS.9:103), yang dimaksud disini ialah pemerintah. Karena pemerintahlah yang memiliki legalitas hukum dan kekuatan atau kekuasaan.

Memang, kiprah LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat) yang kini ada telah banyak berbuat. Namun, ternyata tidak cukup. LAZ dan BAZ yang kini ada diakui atau tidak baru terkonsentrasi pada titik-titik tertentu saja. Hal ini ditambah, BAZNAS yang nota bene milik pemerintah kiprahnya kurang terdengar di masyarakat. Karena BAZNAS sendiri masih bernaung dalam payung Departemen Agama, belum independen. Sehingga posisinya kurang begitu kuat dan ruang geraknya pun kurang begitu leluasa. Gerak BAZNAS seakan menunggu bola, menanti kesadaran para muzaki. Pada akhirnya, zakat yang mestinya terkumpul lewat begitu saja. Seperti diakui Dr. Didin Hafiduddin, Msc, baru 10 persen saja dari potensi zakat yang mestinya terkumpul. (Republika, 8/4/2006)

Faktor yang paling mendasar dalam hal ini ada dua poin; pertama, sistem atau UU Zakat yang ada di Indonesia masih seumur jagung. Kedua, belum memiliki lembaga zakat milik pemerintah yang independen. Saya melihat kedua poin ini yang menjadi sorotan polling Rumah Zakat Indonesia untuk optimalisasi zakat. Dalam hal ini rasanya kita mesti banyak belajar dari negara Sudan yang telah memperaktekkan hal ini sejak tahun 80-an sampai sekarang. Bila kita lihat dari rentang waktu yang begitu panjang, Sudan telah melewati berbagai dekade dalam penerapan zakat yang ditangani langsung oleh pemerintah. Tentu saja hal ini semakin mengukuhkan Sudan sebagai kiblat dunia Islam dalam membumikan zakat sebagai jaminan sosial dan kesejahteraan umat.

KARAKTERISTIK PENERAPAN ZAKAT DI SUDAN

Penerapan zakat di Sudan memiliki karakteristik yang menonjol dan terbilang istimewa diantaranya :

1. Zakat Ditangani Langsung Pemerintah
Urusan zakat mesti ditangani langsung oleh negara (lihat, QS.9:103) karenanya Sudan memiliki UU khusus tentang zakat. Dengan adanya UU zakat kedudukannya cukup kuat, sehingga dengan UU itu bagi yang telah kena kewajiban zakat namun tidak menunaikannya dikenakan sanksi. Di Sudan lembaga atau semacam departemen yang khusus menangani zakat ialah “Dewan Zakat” sebagaimana tercantum dalam UU zakat pasal 5 ayat 3. Lembaga inilah yang berhak memungut, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (yang berhak menerima zakat).

2. Independensi Dewan Zakat
Di Sudan, Dewan Zakat adalah sebuah lembaga yang independen. Secara struktural langsung bertanggungjawab kepada presiden dibawah pimpinan direktorat jendral (Dirjen Dewan Zakat). Mengenai independensi Dewan Zakat tercantum dalam UU zakat pasal 4 ayat 1. Dewan Zakat mempunyai wewenamg penuh dalam menangani perzakatan, baik itu pemungutan (ketentuan kadar zakat, slip atau formulir pembayaran dll), pengelolaan (ketentuan para karyawan/amilin yang profesional) dan pendistribusiaan (persentase kadar zakat yang berhak diterima para mustahiq). Sehingga dalam menjalankan tugasnya Dewan Zakat memiliki wewenang penuh untuk bergerak yang dilindungi UU.

3. Menerapkan Sistem Federal
Dewan Zakat di Sudan menggunakan sistem federal, yaitu setiap wilayah, negara bagian atau propinsi memiliki Dewan Zakat masing-masing ?kantor, majelis ulama, karyawan/amilin, dll–. Zakat yang berhasil terhimpun di wilayah/propinsi tertentu tidak disetorkan ke pusat, namun dikelola dan didistribusikan di wilayah/propinsi masing-masing. Dan bila suatu wilayah/propinsi telah tercukupi kebutuhannya dari zakat tersebut, maka dialihkan ke wilayah/propinsi lain yang kekurangan dan membutuhkan.

4. Memiliki Pandangan Fiqih yang Luas dan Luwes
UU zakat di Sudan tidak mengambil salah satu madzhab tertentu, namun mengambil pendapat yang mewajibkan zakat terhadap seluruh harta. Hal ini demi tujuan amat mulia, yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan para pakir miskin. Dewan Zakat menetapkan jibaayah (penarikan) zakat tidak terbatas pada enam jenis harta saja (emas dan perak/naqdaan, pertanian dan perkebunan, niaga dan perdagangan, barang tambang dan barang temuan). Namun, seiring dengan berkembangnya jenis harta yang tidak dijumpai tempo dulu, seperti: saham, cek, giro dll. Demikian juga, maal mustafaad , mustaghilaat dan mihan hurroh (zakat profesi) termasuk juga jibaayah zakat yang mesti ditunaikan.

5. Persentase Kadar Zakat buat Mustahiq
UU zakat di Sudan menetapkan persentase kadar zakat yang diterima para mustahiq, hal ini diambil dari pendapat jumhur ulama fiqih. Juga untuk mewujudkan tujuan zakat, yaitu jaminan sosial, terkhusus bagi fakir dan miskin. Karenanya fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam pembagian zakat. UU zakat Sudan menentukan persentase kadar zakat sebagai berikut : Fakir dan Miskin:63%, Karyawan zakat (Aamilun): 14,5%, yang terlilit hutang (Gharimun): 6%, Muallaf dan Pembebesan budak (Riqob) atau Keperluan Da?wiyah: 6%, yang berjuang dijalan Allah (fi Sabilillah):3% dan Musafir yang membutuhkan (Ibnus Sabiil): 0,5%.

6. Gradualitas Undang-undang
UU zakat di Sudan hingga saat ini telah mengalami beberapa marhalah (gradual/tahapan) diantaranya:
a. Marhalah Pertama: Rumah Zakat, yaitu pada 1400 H/1980 M dengan tujuan melegalkan kewajiban zakat, namun sifatnya suka rela atau kesadaran dan penerapannya baru di Khartoum (Ibu Kota) saja.
b. Marhalah Kedua: Dewan Zakat dan Pajak, yaitu pada 1405-1406 H/1984-1985 M beriring dengan telah resminya penerapan syariat Islam di Sudan (September 1983) dan yang pertama semenjak runtuhnya pemerintahan al Mahdi, maka pada marhalah ini jibayah zakat wajib bagi muslimin/at dan bukan sekadar suka rela.
c. Marhalah Ketiga: Dewan Zakat (1986-1989). Pada marhalah ini zakat semakin dirasakan perannya. Dan ternyata dilapangan ada ketimpangan antara zakat dan pajak, karenanya ditetapkan, bahwa zakat khusus bagi muslimin yang diserahkan pada Dewan Zakat. Adapun pajak buat non muslim dan dibayar ke negara. Maka pada marhalah ini menjadi tonggak utama hakikat UU zakat yang ideal dalam realitas sosial.
d. Marhalah Keempat : UU Zakat tahun 1990. Yang terpenting pada marhalah ini diantaranya; kewajiban zakat terhadap semua harta, menerima zakat atau hibah dari luar Sudan dan ditetapkannya sanksi bagi yang enggan membayar zakat. Sehingga pada marhalah ini penerapan zakat di Sudan memiliki karakter tersendiri.
e. Marhalah Kelima : UU Zakat tahun 2001. Walau UU zakat yang ada terbilang ideal, tetap saja ada kurangnya. Marhalah ini merupakan analisa lapangan penerapan UU Zakat di Sudan dari 1990 hingga 2000. Karenanya yang menjadi pedoman ialah kendala dan hambatan di lapangan dalam penerapan UU Zakat sepanjang sepuluh tahun.
Demikianlah perjalanan UU Zakat di Sudan hingga saat ini yang telah mengalami penyempurnaan berulang kali, kedepan akan semakin banyak hal-hal baru yang ditemui di lapangan dan memerlukan ijtihad para ulama dalam berbagai disiplin ilmu.

7. High Institute of Zakat Sciences
Demi menopang penerapan UU zakat, Sudan mempunyai lembaga pendidikan khusus perzakatan. Lembaga ini dibiayai sepenuhnya oleh Dewan Zakat. Satu-satunya institut zakat di dunia Islam. Berdiri tahun 1998 dengan nama High Institute of Zakat Sciences dengan jenjang akademis setara dengan universitas lain. Selain itu institut juga mengadakan training-training secara berkala setiap 3 bulan sekali atau disesuaikan dengan peminat dan kebutuhan. Mahasiswanya dididik dan dikader sehingga pada saatnya bekerja di Dewan Zakat. Institut ini juga menjadi pusat kajian-kajian zakat, menerbitkan berbagai buku, jurnal atau hasil penelitian lainnya. Aktif pula mengikuti seminar atau muktamar internasional, seperti di Kwait. Sehingga dengan adanya lembaga ini Sudan pada 17-20 Sya?ban 1422 H/2-6 November 2001 M dipercaya menjadi penyelenggara Muktamar Zakat Internasional ke-2 yang dihadiri para ulama penjuru dunia.

Inilah tujuh karakteristik yang dimiliki Sudan demi membumikan zakat sebagai jaminan sosial. #
Bersambung Ke Bagian 2

Tags :
Konfirmasi Donasi